This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 10 Oktober 2013

Kamis, 06 Juni 2013

Tentu Untuk Mendukung Pengadaan Yang Bersih : ICW dan LKPP Luncurkan Website Pengadaan Barang dan Jasa

ICW dan LKPP luncurkan website pengadaan barang dan jasa
Reporter : Agib Tanjung
Rabu, 20 Maret 2013 15:10:41


KategoriPeristiwa
Berita tag terkaitKejagung dihadiahi jaring kekecilan untuk tangkap koruptorSetelah ke KPK, Mendikbud laporkan wakilnya ke Presiden SBY
Situs opentender. ©2013 Merdeka.com

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi meluncurkan website www.opentender.net. Situs ini bertujuan transparansi proses tender untuk mencegah korupsi.

Peluncuran dikemas dalam seminar yang bertajuk "Penguatan Masyarakat untuk mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik" yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, (20/3).

Agus Sunaryanto dari ICW menjelaskan, dengan adanya website ini diharapkan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Masyarakat juga diimbau agar melaporkan jika ada temuan penyelewengan pada suatu pengadaan barang."

Dia menambahkan, website ini sangat mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja. Sehingga masyarakat bisa selalu up to date mencari berita tentang pengadaan barang.

Sementara perwakilan dari LKPP, Ikak G Patriastomo mengatakan munculnya www.opentender.net diharapkan menjadi menjadi bentuk reformasi di pengadaan barang dan jasa secara online.

"Permasalahannya adalah jaringan internet di Indonesia kadang masih belum begitu bagus dan merata. Solusinya saya kira kita bisa mengenalkan lebih luas kepada masyarakat tentang sistem Wifi atau Local Area Network, di situ masyarakat bisa sangat mudah untuk mengakses berita di mana saja, melalui HP misalnya. Semoga saja untuk selanjutnya nanti pemerintah mau sepenuhnya membantu dan mendukung dengan adanya program ini," tambah Ikak.

Seminar tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan MOU website www.opentender.net oleh Agus Rahardjo selaku ketua LKPP, Willem Siahaya selaku ketua 3 IAPi, dan Danang Widoyoko sebagai Koordinator ICW.
[bal]

Sumber Berita : http://www.merdeka.com/

Jumat, 10 Mei 2013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa kah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan menjadi Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan?

Jadi pengen ketawa sendiri mana kala ada ada saja cara orang kalau ingin mencari celah kelemahan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk menjadi keuntungan pihak tertentu.

Seperti misalnya memposisikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat sudah sangat jauh berbeda. Dalam Release situs Inspektur Jendral Kemendagri http://itjen-depdagri.go.id/ dijelaskan apa dan bagaimana perbedaan PPTK dan PPK, boleh apa tidak PPTK menjadi PPK, Berikut kutipannya : 

Kamis, 18 April 2013 13:59:02 - oleh : admin

PPTK MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


Apakah Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?

Pertanyaan ini sering muncul di setiap pembahasan baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Terlebih lagi apabila terdapat keterbatasan jumlah personil yang dapat memenuhi persyaratan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut, marilah kita menelaah peraturan perundang-undangan yang ada.

Peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres 70/2012 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat jelas pada Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres 70/2012 yang menyatakan bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka membantu tugas PPK.

Tugas pokok dan kewenangan PPK dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perpres 70/2012 (mohon untuk dilihat sendiri). Sedangkan tugas PPTK dijelaskan pada Pasal 12 ayat (5) Permendagri 13/2006. Apabila dicermati kedua pasal tersebut, tugas PPK dan PPTK secara keseluruhan hampir sama bila dikaitkan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Perbedaan yang mendasar adalah pada tugas PPTK tidak disebutkan kewenangan dalam menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian. Hal ini sejalan dengan UU 1/2004 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak ada pada PA/KPA. Sesuai Perpres 70/2012, PA menetapkan PPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang salah satunya adalah menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian, yang merupakan kewenangan PA yang didelegasikan kepada PPK bukan PPTK.

Oleh karena itu, PPTK dalam membantu tugas PPK, tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Dengan kata lain, PPTK tidak dapat menjadi PPK dikarenakan keterbatasan tugas dan kewenangan terutama dalam penandatanganan kwitansi/SPK/Kontrak.

Bagaimana bila adanya keterbatasan jumlah personil yang dapat memenuhi syarat pengangkatan PPK terutama Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa?

Pasal 12 ayat (2b) Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk, a) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau, b) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK (persyaratan pada ayat (2) huruf g adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dari pasal tersebut, jelas disebutkan apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan maka tugas dan tanggungjawab PPK dikembalikan kepada pejabat eselon I dan II (untuk menjabat), dan/atau PA/KPA (bertindak selaku) tanpa harus memiliki sertifikat keahlian barang/jasa. (Okky)

Sumber Artikel : http://itjen-depdagri.go.id/

Dengan demikian jelas PPTK tidak sama dengan PPK dan tidak boleh disamakan wewenangnya. Lalu bolehkah PPTK menjadi Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan? Membaca jawaban Situs Irjen Kemdagri http://itjen-depdagri.go.id/ tentang masalah itu persolan menjadi jelas. Berikut kutipannya :

Kamis, 18 April 2013 14:03:37 - oleh : admin

Apakah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa menjadi Pejabat Pengadaan? 


Pertanyaan ini sering muncul dalam pembahasan baik di dunia akademis maupun praktisi. Untuk mencari jawabannya, marilah kita runut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Keppres 80/2003 maupun Perpres 54/2010, istilah PPTK tidak tercantum baik pada batang tubuh maupun penjelasannya. Istilah PPTK baru muncul pada penjelasan Perpres 70/2012 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas direksi lapangan, konsultan pengawas, tim pelaksana swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK. Banyak yang masih mempertanyakan pengertian dari penjelasan pasal tersebut, apakah dengan penjelasan pasal tersebut PPTK diperbolehkan menjadi Pejabat Pengadaan. 

Persepsi tersebut juga didukung dengan Pasal 17 ayat (7) yang menyatakan Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya. Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada larangan bagi PPTK (karena tidak disebutkan) menjadi Ketua/Anggota Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan.

Hasil konsultasi dengan LKPP, 17 Desember 2012, 09.42 WIB (www.konsultasi.lkpp.go.id) diperoleh jawaban bahwa PPTK diperkenankan sebagai panitia pengadaan karena didalam Pasal 7 ayat (1) Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54/2010, PPTK tidak termasuk kedalam organisasi pengadaan dimana hanya terdiri atas PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PPTK dilarang menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan apabila ada peran PPTK dalam administrasi keuangan pembayaran pengadaan atau pejabat/pegawai tersebut ditunjuk pula menjadi PPK. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pertentangan kepentingan.

Namun penulis tidak sependapat dengan persepsi yang menyatakan bahwa PPTK diperbolehkan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan. Pendapat penulis, PPTK tidak diperbolehkan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012 sudah tegas menyatakan bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka membantu tugas PPK. Ada kalimat "membantu tugas PPK". Hanya pada lingkup tugas dan kewenangan PPK saja, PPTK dapat membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

Tugas dan kewenangan PPK berbeda dengan tugas dan kewenangan dari ULP/Pejabat Pengadaan. Tugas dan kewenangan PPK dijelaskan pada pasal 11, sedangkan tugas dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan dijelaskan pada pasal 17 ayat (2) (mohon dilihat sendiri isi pasalnya). Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil bahwa

"PPTK tidak bisa menjadi Pejabat Pengadaan karena PPTK diperbantukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya lingkup tugas dan kewenangan PPK". (Okky)

Sumber Artikel : http://itjen-depdagri.go.id/

Jumat, 19 April 2013

Kisruh Ujian Nasional (UN) Tahun 2013

Banyak Pihak Menuntut Mendikbud Mundur.

Tidak pernah terbayangkan dalam sejarah penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 ini di sejumlah daerah mengalami keterlambatan tiba dokumen ujian nasional sehingga mengakibatkan di sejumlah daerah tersebut pelaksanaan Ujian Nasional terpaksa DITUNDA.

Masalah Ditunda atau tidak penyelenggaraannya, jika ditinjau dari sisi ilmu pengadaan (procurement) sudah tepatkah cara cara pengadaan sesuai Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan apa sanksi dan aspek hukum jika pengadaan tidak sesuai dengan perjanjian khususnya yang teramat penting seperti Pengadaan dan Penyaluran Soal Ujian Nasional Tahun 2013.

Seperti diberitakan Harian Kompas, Jumat 19 April 2013, beberapa pihak meminta Mendikbud bertanggung jawab atas penyelenggaraan UN 2013 ini, dan bahkan banyak pihak memintanya MUNDUR.

Bupati Mamuju: Kalau Bertanggung Jawab, Mendikbud Harus Mundur

MAMUJU, KOMPAS.com — Desakan mundur terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh karena karut-marut pelaksanan ujian nasional muncul dari daerah. Bupati Mamuju Suhardi Duka menilai penundaan UN berkali-kali di beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Barat, adalah sebuah kecelakaan sejarah yang memalukan dalam dunia pendidikan.

Menurut Suhardi, kebijakan sentralisasi percetakan soal UN di Jakarta tidak hanya membutuhkan waktu lama dan menyulitkan proses distribusi ke sejumlah daerah, terutama daerah yang sulit dijangkau, tetapi juga bertentangan dengan semangat desentralisasi melalui otonomi daerah.

"Kalau Menteri Pendidikan bertanggung jawab dalam masalah ini harusnya dia mundur. Mundurnya, ya, karena malu kepada Presiden yang memberinya kepercayaan dan tanggung jawab, dan malu kepada seluruh rakyat Indonesia karena gagal mengemban amanah pendidikan," ujar Suhardi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2013).

Penundaan jadwal ujian berkali-kali hingga pelaksanan UN tidak dilakukan secara serentak dinilai Bupati adalah imbas dari penerapan sistem sentralisatik, salah satunya pencetakan logistik ujian. Menurut dia, pencetakan soal UN seharusnya bisa dilakukan di setiap provinsi atau pulau-pulau di Indonesia agar distribusinya lebih mudah dan pemerintah turut memberdayakan perusahaan daerah sesuai semangat desentralisasi otonomi daerah.

"Sistem pendidikan kita sudah desentralisasi, kenapa Mendikbud kembali melakukan sentralistik? Kenapa tidak dilakukan pembagian wilayah? Indonesia ini negara besar. Kan tendernya bisa di Jakarta, percetakan soal ujian dilakukan di setiap provinsi atau pulau. Ini kan memberdayakan juga 33 perusahaan di daerah," kata Suhardi.

Menurut dia, karut-marut pelaksanan UN ini bisa memengaruhi citra pemerintahan SBY. Amburadulnya pelaksanan ujian dinilai Suhardi bisa memengaruhi wibawa pemerintah.

Bahkan Ketua DPR RI, (Kompas, Jumat 19 April) menilai penyelenggaraan UN Tahun 2013 adalah Penyelenggaraan yang Terburuk.


Marzuki Alie: Ini Penyelenggaraan UN Terburuk!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyebut penyelenggaran ujian nasional (UN) 2013 merupakan yang terburuk sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyusul penundaan pelaksanaan UN yang terjadi di beberapa daerah karena persoalan distribusi naskah UN.

"Ini harus diinvestigasi persoalannya di mana," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Politisi Partai Demokrat itu pun mengkritik cara Kemdikbud mengatasi persoalan distribusi naskah UN karena menggandakan naskah dengan mesin fotokopi. Dengan cara itu, Marzuki yakin kebocoran pasti terjadi. Ia mengusulkan, jika pelaksanaan UN tingkat SMP bermasalah, harus ada penundaan serentak, tidak parsial.

"Kalau mau ditunda, tunda sekaligus. Satu bulan kek. Tunda semua, disiapkan semuanya. Pastikan betul berapa lama ditunda dan ujian harus dilaksanakan serentak," imbuhnya.

Marzuki menuntut ada yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Tanggung jawab, kata Marzuki, terletak di pejabat pelaksana. Marzuki pun mendesak Mendikbud mengevaluasi direktur jenderal terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UN ini. "Menteri harus mengevaluasi dirjennya. Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi pelaksanaannya yang amburadul. Proses tendernya yang diragukan sebenarnya," kata Marzuki lagi.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN pada tahun 2013 mengalami kekacauan di sejumlah tempat terkait pendistribusian soal. Pelaksanaan UN di 11 provinsi yang seharusnya dilakukan pada Senin (15/4/2013) terpaksa ditunda. Namun, penundaan itu kembali terulang lantaran soal yang tak kunjung datang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), pelaksaan UN akhirnya kembali ditunda hingga Jumat (19/4/2012) karena soal yang tidak siap. Padahal, ujian akhir itu sudah ditunda dari hari Rabu (17/4/2013) lalu. Pemerintah akhirnya mengambil solusi dengan menggandakan soal dengan menggunakan mesin fotokopi.


Pengamat: Seluruh Peserta UN Harus Diluluskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta menerapkan kebijakan 100 persen lulus kepada seluruh peserta ujian nasional (UN) 2013 akibat karut-marutnya pelaksanaan UN. Kekacauan dalam pelaksanaan UN tidak boleh mengorbankan masa depan pelajar.

Demikian disampaikan pengamat pendidikan, Herlina Siti Rahmah. Ia mengatakan, tak sepantasnya anak-anak menjadi korban dari tidak becusnya kerja pemerintah dalam mengelola UN. Ia menilai anak-anak harus diluluskan seluruhnya, baru kemudian pemerintah menata ulang sistem pelaksanaan UN agar kekacauan pelaksanaan UN tidak terulang lagi.

"Berikan kelulusan 100 persen. Selamatkan anak didik kita karena mereka korban dari karut-marutnya sistem, baru kemudian kebijakan UN ditata dan diinvestigasi," kata Herlina dalam jumpa pers di Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2013) sore.

Herlina juga mengkritik kebijakan tentang UN yang terkesan asal-asalan dan seolah-olah hanya menjadikan para siswa sebagai kelinci percobaan. Untuk itu, dia berpendapat sudah seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dicopot dari jabatannya. Menurut Herlina, UN sarat dengan muatan korupsi karena kebijakan yang dilakukan hanya bersifat coba-coba yang kemudian menghasilkan keamburadulan.

"Sistem UN lebih buruk dari sistem amatiran karena anak-anak cuma dijadikan kelinci percobaan. Cukupkah menteri cuma minta maaf dan pasang badan. Presiden harus meminta Menteri Pendidikan mundur karena menteri tidak mau mengundurkan diri. Kalau masih belum ada kesadaran, Presiden harus melakukan berbagai cara agar menteri itu mundur, baik dengan cara terhormat atau tidak," ujarnya.

Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menindaklanjuti dengan serius permasalahan pelaksanaan UN agar terjadi perbaikan pada tahun 2014. Dia mengatakan, jika perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan menginvestigasi dugaan-dugaan korupsi dalam pelaksanaan UN tahun ini.

Namun, saat ditanyakan apakah dia akan menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI, Herlina justru menyampaikan pesimismenya terhadap lembaga wakil rakyat tersebut.

"Semoga Presiden Yudhoyono mampu mengungkap karut-marutnya UN ini. Bagaimana generasi bangsa bisa berkualitas jika sistem pendidikannya kacau-balau? Saya tidak akan ke DPR karena menurut cara pandang saya, saya masih mempertanyakan fungsi dari lembaga itu," katanya.

Pelaksanaan UN tahun 2013 tidak berlangsung serentak di seluruh Indonesia akibat terjadinya keterlambatan distribusi soal di sejumlah provinsi. Sebanyak 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah baru memulai UN pada Kamis (18/4/2013) saat 22 provinsi lain menyelenggaran hari terakhir UN.

Sumber Artikel : http://nasional.kompas.com/

Selasa, 02 April 2013

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)

Sejarah dan Latar Belakang


Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. 

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Visi dan Misi.

LKPP bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan pengadaan yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otoritas untuk menghasilkan dan mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya di Indonesia.

Visi LKPP:

Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel.


MISI LKPP: 

  • Mewujudkan aturan yang jelas 
  • Sistem Evaluasi dan Monitoring yang andal 
  • Sumber daya manusia yang professional, dan 
  • Kepastian hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. 

maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama (2010-2014) LKPP bertujuan: 

  • Mencegah dan mengurangi Penyimpangan yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup institusi pemerintahan. 
  • Mewujudkan kinerja yang efektif yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi Anggaran Negara yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa 
  • Meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa, sehingga diharapkan akan terwujud SDM yang menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan bermartabat. 
  • Mewujudkan Kebijakan Nasional tentang Pengadaan Barang/jasa yang jelas, kondusif serta komprehensif. 
  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan LKPP.

Tugas dan Fungsi LKPP


Tugas :

Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi LKPP: 

  1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 
  2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. 
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. 
  4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement). 
  5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum. 
  6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga. 

Struktur Organisasi LKPP

Sabtu, 09 Maret 2013

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)


IAPI merupakan asosiasi para profesional yang bekerja di bidang pengadaan dan logistik atau saat ini dikenal dengan Rantai Suplai (suply chain management). Ruang lingkup profesi ini meliputi : perencanaan kebutuhan, proses pengadaan (pemilihan penyedia barang/jasa), pengiriman (transportasi dan logistik), penerimaaan, penyimpanan (warehouse & inventory management) serta penghapusan dan transfer aset ke instansi lain (write-off dan surplus material).


Anggota dan pengurus IAPI datang dari berbagai sektor baik dari sektor pemerintah, semi swasta (MIGAS,BUMN,BUMD) maupun swasta yang bekerja atau berkecimpung dalam dunia pengadaan.

Dalam reformasi di bidang pengadaan barang /jasa pemerintah dengan tujuan agar proses pengadaan kedepan akan lebih efisien dan hasilnya memberikan value for money yang tinggi selain melakukan perubahan dalam bidang peraturan, infrasruktur juga dilakukan peningkatan kualitas SDM ahli pengadaan nasional. IAPI adalah salah satu organisasi yang bekerjasama dengan LKPP dan institusi terkait lainnya dalam meningkatkan kompetensi SDM pengadaan nasional tersebut.

Alamat :

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
Gd. SME TOWER, Lt. 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780
Telp. 021-33129168
Fax. 021-79181137
email: info@iapi-indonesia.org

Sumber : Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia